TUGAS DEWAN PIMPINAN PUSAT

TUGAS DEWAN PIMPINAN PUSAT ADALAH UNIT KEPEMIMPINAN BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TUGU HITAM PADA TINGKAT PUSAT YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP JALANNYA OPERASIONAL BADAN PERLINDUNGAAN KONSUMEN TUGU HITAM SERTA PERANGKATNYA DAN UNIT-UNIT ORGANISASI YANG ADA DI BAWAHNYA.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN TERITORIAL (PROVINSI)

1. MEMBENTUK DPD DI WILAYAH TERITORIALNYA.

2. MENGUSULKAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN NAMA NAMA PENGURUS DPD KE KANTOR DPP.

3. MELAKSAKAN TUGAS SESUAI FUNGSI LEMBAGA AD/ART DAN UNDANG UNDANG YANG BERLAKU.

4. MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP DPD DI WILAYAH HUKUMNYA.

5. MELAKUKAN BEKERJA SAMA DENGAN PEMERINTAH DAN DINAS TERKAITNYA DALAM RANGKA MELAKSAKAN FUNGSI LEMBAGA.

6. DEWAN TERITORIAL WAJIB MEMBERIKAN BERITA ACARA KEGIATAN PER TRIWULAN KE DPP (KETUA UMUM)

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PIMPINAN DAERAH/ DPD

1. DPD (DEWAN PIMPINAN DERAH) ADALAH UNIT KEPEMIMPINAN BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TUGU HITAM YANG BERTUGAS BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP TINGKAT KOTA/KABUPATEN UNTUK JALANNYA KEGIATAN BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TUGU HITAM.

2. MEMBENTUK DPC DI KABUPATEN ATAU KOTA.

3. MENGUSULKAN PENGANGKATAN DAN PERBERHENTIAN NAMA NAMA PENGURUS DPD KE KANTOR DIRWASTER.

4. MELAKSAKAN TUGAS SESUAI FUNGSI LEMBAGA AD/ ART DAN UNDANG UNDANG YANG BERLAKU.

5. MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP DPC DIWILAH HUKUMNYA.

6. MELAKUKAN BEKERJA SAMA DENGAN PEMERINTAH DAN DINAS TERKAITNYA DALAM RANGKA MELAKSAKAN FUNGSI LEMBAGA.

7. DEWAN DPD WAJIB MEMBERIKAN BERITA ACARA KEGIATAN PER TRIWULAN KE PROVINSI (DIRWASTER).

8. DPD (DEWAN PIMPINAN DAERAH ) BEKERJA SAMA DENGAN DPC (PIMPINAN PIMPINAN CABANG) DALAM MENGAWAL KEBIJAKAN HUKUM DAN KONSUMEN SERTA PUBLIK PEMERINTAH DAN MENGAWASI DANA APBN/APBD DISETIAP WILAYAH KERJA KABUPATEN/KOTA.

9. DPD (DEWAN PIMPINAN DERAH) MEMPUNYAI KEWENANGAN UNTUK MENGAJUKAN PEMBERHENTIAN DEWAN TERITORIAL (DIRWASTER) DENGAN SYARAT HARUS MEMPUNYAI PERSETUJUAN MINIMAL 3 (TIGA) KETUA DPD YANG DITUANGKAN DALAM SURAT MOSI TIDAK PERCAYA BESERTA DILAMPIRKAN DATA DATA DAN BUKTI BUKTI YANG KUAT ATAS PELANGGARAN OLEH DIRWASTER DIAJUKAN KE DPP DAN DIPUTUSKAN OLEH (KETUA UMUM).